Ombudsman RI Perwakilan Sumut memberi apresiasi yang telah mengingatkan para pejabat utk meningkatkan layanan publik dan menghindari pungli.
Namun sebaiknya, upaya mewujudkan transparansi pengelolaan pemerintahan ini, mestinya diikuti pengawasan dan pemberian sanksi kepada pejabat yang terbukti melanggar.
Saat melantik 174 pejabat eselon III di Pemprov Sumut, Sekda Pemprov Sumut Hasban Ritonga mengingatkan para pejabat, agar selain meningkatkan pelayanan publik, juga harus menghindari praktik pungli.
Di sektor pendidikan misalnya yg sampai saat ini masih marak praktik pungli. Termasuk di tingkat SLTA yang kini menjadi kewenangan provinsi. Semoga Pak Tengku Erry Nuradi memberi perhatian khusus, sehingga Sumut lebih PATEN